Knowledge Centre Bekerja Sama melalui “Public Private Partnership” - Clarisse Ann Bartolome
......................................................
.:
Articles
......................................................
:
Reports & Working Papers
......................................................
 
:. Back to Main Articles page
Sinar Harapan, September 16, 2011

Salah satu elemen dalam pembangunan ekonomi adalah ketika sektor swasta dan pemerintah bahu-membahu bekerja sama demi mencapai tujuan bersama. Inisiatif bersama inilah yang sering disebut sebagai Public Private Partnership (PPP).

Click here for English Version
................................................................................................................................................................................................................................................

Setiap tim olahraga membutuhkan kerja sama semua pemain untuk untuk menang. Demikian pun dengan perekonomian, pemerintah, sektor swasta, dan konsumen semua harus memainkan bagian mereka untuk menjaga perekonomian tetap stabil.

Salah satu elemen dalam pembangunan ekonomi adalah ketika sektor swasta dan pemerintah bahu-membahu bekerja sama demi mencapai tujuan bersama. Inisiatif bersama inilah yang sering disebut sebagai Public Private Partnership (PPP).

Indonesia memiliki target pertumbuhan 7 persen dalam bidang ekonomi (diukur dengan menggunakan gross domestic product (GDP), dan PPP akan memainkan peran kunci dalam membantu mencapai tujuan tersebut, khususnya dalam meningkatkan keseluruhan infrastruktur di Indonesia yang pada banyak daerah masih sangat kurang.

Inisiatif dalam bidang infrastruktur akan berperan utama dalam membentuk perekonomian Indonesia dalam tiga tahun ke depan, khususnya dalam meningkatkan daya saing sektor riil.

Hal ini baik karena dalam beberapa tahun terakhir, sektor riil belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi negara.

Beberapa ekonom percaya bahwa hal tersebut dapat menciptakan kesempatan kerja yang lebih banyak, sedangkan selama ini pertumbuhan ekonomi telah dikuasai sepenuhnya oleh konsumsi domestik ketimbang ekspor dan investasi.

Pergeseran fokus pemerintah ke arah pengembangan yang lebih lanjut dalam sektor infrastruktur akan mengarah pada keberhasilan ekonomi yang lebih besar di masa mendatang, karena tidak hanya akan mendorong investasi, konstruksi dan pekerjaan, namun juga akan memfasilitasi pasar keuangan dan institusi terkait dengan lebih baik dan meningkatkan perkembangan sosial di Indonesia.

Saat ini pemerintah telah menetapkan investment rate dan jangka waktu yang wajar, yaitu 2010-2014. Untuk sebagian besar warga negara Indonesia, angka tersebut mungkin terkesan besar.

Berdasarkan Public Private Partnership Infrastructure Project Plans of Indonesia 2011, kebutuhan investasi sebesar Rp 1.923,7 triliun (sekitar US$ 161,8 miliar) telah diidentifikasi sebagai investasi yang diperlukan untuk pembangunan infrastruktur dalam membangun 150 km jalur kereta api, 4.005 km jalan, 8 km jembatan, dan 14 bandara baru.

Memang angka-angka tersebut terkesan menakutkan, oleh karena itulah mengapa, mengingat keterbatasan pendapatan, pemerintah pusat hanya dapat mencakup 29,1 persen dari total investasi yang dibutuhkan, hanya 18,5 persen dari anggaran pemerintah daerah, dan bahkan angka yang lebih kecil, 17,7 persen, berasal dari BUMN.

Sisanya, sekitar 34,7 persen, atau sekitar Rp 668,34 triliun, dimaksudkan untuk dicakup sektor swasta melalui penggunaan PPP.

Sekarang kita dapat melihat mengapa metode PPP menjadi sangat penting dalam hal ini. Namun tidak ada pemecahan masalah dalam hal ini.

Presiden Yudhoyono mengakui hal itu, dan bahkan mengusulkan meningkatkan anggaran 2012 untuk pembiayaan infrastruktur, yang meliputi energi, keamanan pangan, dan komunikasi, sebesar 7,4 persen untuk mendukung pengembangan dan interkonektivitas daerah.

Lebih dari itu, Indonesia memiliki kemampuan untuk membelanjakan lebih banyak dalam pembangunan infrastruktur, mengingat bahwa bagian-bagian lain dari perekonomian (kondisi fiskal dan utang misalnya) yang kuat.

Satu-satunya hal yang diperlukan adalah menjaga pencairan anggaran investasi yang besar ini berjalan pada waktunya setiap tahun, untuk menghindari pembiayaan yang berjalan lambat dan kemacetan pada proses pencairan. Perubahan pada infrastruktur tidak seharusnya berjalan lambat.

Banyak Masalah

Sepertinya masih belum ada ketertarikan yang besar dari sektor swasta untuk mengambil peluang tersebut. Ini karena banyak risiko yang harus ditanggung oleh mereka dan sektor swasta yang mengharapkan Pemerintah memberikan jaminan untuk mendukung investasi keuangan mereka sendiri, yang tidak pasti.

Selanjutnya kerangka hukum dan kelembagaan secara keseluruhan yang tidak memadai pada PPP telah mengakibatkan tertundanya perkembangan infrastruktur sampai hari ini. Prosedur yang rumit dalam pengaturan proyek PPP telah menyebabkan calon investor yang potensial meragukan ketulusan dari beberapa mitra pemerintah.

Masalah lain yang juga ditemukan adalah terlalu banyaknya instansi pemerintah terlibat dalam proses tersebut, tanpa adanya peran yang jelas dan terdefinisi dengan baik–terjadinya tumpang tindih sepertinya menjadi hal yang biasa.

Masalah lain, juga termasuk proses akuisisi lahan yang berlangsung lama, biasanya menyebabkan keterlambatan, biaya akuisisi lahan yang lebih tinggi, dan kejenuhan dari semua pihak.

Sayangnya RUU yang dirancang untuk mempercepat pengambilalihan tanah untuk kepentingan publik dan swasta tidak mengalami kemajuan selama hampir satu tahun sekarang. Hal ini bukan pertanda baik.

Salah satu solusi nyata terletak pada struktur pemerintahan yang lebih baik yang dapat mengembangkan kemitraan swasta.

Sementara itu, perjanjian kerangka kerja yang komprehensif untuk keseluruhan proses kerja sama dalam kaitannya dengan pembangunan infrastruktur–mulai dari partisipasi dalam proyek, akuisisi lahan, sampai pembiayaan proyek–adalah solusi utama untuk membuat proyek-proyek PPP yang berhasil di Indonesia.

Hal ini hanyalah merupakan salah satu bagian dari masalah yang lebih besar bagi pemerintah.

Sementara itu, ada kebutuhan mendesak untuk mempercepat proses perubahan hukum akuisisi lahan dalam pembangunan jalan, rel kereta api, dan bandara untuk menarik investor asing.

Apabila proses ini hanya akan mengorbankan penduduk lokal, menyebabkan kerumitan, dan sesungguhnya hanya menyebabkan lebih banyak masalah daripada menyelesaikan masalah, pemerintah perlu melangkah dengan lebih hati-hati.

Memperhatikan sektor swasta adalah penting, tetapi memperhatikan semua warga negara secara adil adalah dasar pemerintahan yang baik, tidak hanya di Indonesia tetapi di semua negara demokrasi.
Sektor riil Indonesia masih jauh dari menyadari potensi yang sesungguhnya untuk dapat menjadi kontributor utama dalam pertumbuhan ekonomi. Tetapi dalam waktu dekat hal tersebut dapat berubah.

Isu perubahan akan jauh lebih jelas dan perubahan yang diperlukan untuk melancarkan proses PPP sudah didokumentasikan dengan lebih baik dari masa sebelumnya. Yang diperlukan hanyalah sebuah tindakan. Hanya berbicara tidak cukup baik untuk sektor swasta yang dinamis, baik untuk Indonesia maupun asing.

*Penulis bekerja sebagai peneliti di Strategic Asia Indonesia, salah satu perusahan konsultansi Indonesia di bidang kebijakan dan fasilitasi bisnis ke bisnis di antara negara China, India, dan Indonesia.

 
   
 
Copyright ©2011. Strategic Asia. All Rights Reserved PT Strategic Asia 2007-2011. Website Design & Concept: Leena Malve