Agenda Reformasi Anti Korupsi di Indonesia: Beberapa Catatan
Pemimpin-pemimpin pemerintah pasca Soeharto, mau tidak mau, diwarisi
oleh semangat reformasi untuk mengoreksi situasi korup rezim terdahulu.
Namun yang menakutkan dalam dua tahun terkahir ini, masalah korupsi di
masa lalu belum juga ada tanda-tanda akan diselesaikan, sementara
kasus-kasus korupsi baru mulai bermunculan ke permukaan. Sekiranya
keadaan ini terus berianjut, bukan mustahil korupsi akan semakin subur
dengan tingkat imu1nitas yang dapat membuat masyarakat frustasi dan
menerima realitas itu sebagai suatu ketidakberdayaan sosial.
Mengapa ini bisa terjadi? Barangkali akamya karena tidak ada komitmen
dan kepemimpinan yang kuat untuk mengatasi korupsi dari ketiga pilar
penyelenggara negara, yakni pengambil kebijakan, politisi dan penegak
hukum.
Kesalahan vital dari pemerintah Gus Dur dalam pemberantasan korupsi
yaitu tidak ada kemauan politik untuk memutus hubungan dengan masa lalu
secara tegas, bahkan masih mempertahankan elite-elite lama di daiam
pemerintahannya, sehingga karena itu ia menghadapi kesulitan-kesulitan
dalam menyelesaiakan kasus-kasus korupsi di masa lalu dan menutup
peluang-peluang lahirnya kasus-kasus korupsi baru. Barangkali Gus Dur
agak ragu-ragu untuk "menghabisi" kekuatan lama karena masih percaya
dengan mitos bahwa mereka masih memiliki mesin politik yang
sewaktu-waktu dapat mengancam kekuasannya. Padahal untuk mengatasi
korupsi di tanah air yang sudah berurat akar, diperlukan ada satu rezim
baru yang bersih dan tidak memiliki konflik kepentingan untuk
melanggengkan status quo.
The
purpose of this paper is to identify the nature of these concerns and
to find mechanisms that the donor community could employ to respond
creatively to the challenges that are likely to emerge in this domain.
